Latar Belakang

 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

 

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

 

Pada intinya latar belakang reformasi birokrasi ini adalah sebagai berikut:

  1. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini.

  2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik

  3. Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan

  4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah.

  5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah

 

Visi dan Misi Reformasi Birokrasi

Visi reformasi birokrasi adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025.

Misi reformasi birokrasi adalah:

  1. Membentuk dan atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tata kelola pemerintahan yang baik.

  2. Memodernisasi birokrasi pemerintahan dengan optimalisasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi.

  3. Mengembangkan budaya, nilai-nilai kerja dan perilaku yang positif.

  4. Mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) pemerintahan.

  5. Mengadakan relokasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk perbaikan sistem remunerasi.

  6. Menyederhakan sistem kerja, prosedur dan mekanisme kerja

  7. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif

 

Tujuan

Tujuan Umum, membangun/membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan:

  1. Integritas Tinggi

  2. Produktivitas Tinggi dan Bertanggungjawab

  3. Kemampuan Memberikan Pelayanan yang Prima

Tujuan Khusus, membangun/memberntuk:

  1. Birokrasi yang Bersih

  2. Birokrasi yang Effisien, Efektif dan Produktif

  3. Birokrasi yang Transparan

  4. Birokrasi yang Melayani Masyarakat

  5. Birokrasi yang Akuntabel

Sasaran

Sasaran Reformasi Birokrasi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, adalah:

  • Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

  • Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

  • Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinera birokrasi.

 

Indikator Keberhasilan

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi dilakukan antara lain melalui pencapaian sasaran dengan indikator kinerja utama (key performance indicators), yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Pada tahun 2025, pencapaian sasaran-sasaran di atas secara bertahap, diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes) yang ditandai dengan:

  • Tidak ada korupsi;

  • Tidak ada pelanggaran;

  • APBN dan APBD baik;

  • Semua program selesai dengan baik;

  • Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;

  • Komunikasi dengan publik baik;

  • Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;

  • Penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;

  • Hasil pembangunan nyata.

JAM LAYANAN

PERPUSTAKAAN

Senin - Kamis

pukul 08.00 - 16.00 wib

istirahat pukul 12.00 - 13.00 wib

Jum'at

pukul 09.00 - 16.30 wib​

istirahat pukul 12.00 - 13.30 wib​

Sabtu - Minggu

pukul 09.00 - 15.00 wib​

istirahat pukul 12.00 - 13.00 wib

3.0 150 Product ratings

UPT PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG HATTA

Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi, Sumatera Barat - 26122

Tel: (62-752) 34270, 34240, 34230
Fax: (62-752) 34270

© 2018 by. UPT PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG HATTA                                                                                                 ezr